TRANSFORMASI GAYA KEPEMIMPINAN PRABOWO SUBIANTO: DARI KEPEMIMPINAN MILITER KE KEPEMIMPINAN SIPIL
Erlangga Abel, Faza Muzakki, Ade Kumara, Dhani Aulia Rohman, M.Pd.
Adekumara3@gmail.com, langgkurn@gmail.com, fazamuzakki@gmail.com, dhaniauliarohman@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini menganalisis transformasi gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dari karakter kepemimpinan militer menuju kepemimpinan sipil dalam konteks demokrasi Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, berlandaskan teori kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994) dan perspektif relasi sipil-militer, khususnya konsep kontrol sipil Huntington (1957). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, pemberitaan media nasional, dan dokumen resmi negara untuk mengkaji sejumlah peristiwa kepemimpinan pada periode 2024–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prabowo mempertahankan nilai disiplin, hierarki, kohesi, dan orientasi hasil yang berakar dari pengalaman militer, sekaligus mengadaptasinya dalam tata kelola pemerintahan sipil. Adaptasi tersebut terlihat melalui penguatan koordinasi kabinet, gaya komunikasi yang tegas, serta akomodasi politik dan konsultasi dengan berbagai kelompok kepemimpinan nasional. Penelitian menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo merepresentasikan model transisional yang memadukan karakter kepemimpinan militer dengan tuntutan akuntabilitas dan partisipasi dalam pemerintahan demokratis. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan kewenangan sipil dan militer dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia.
Kata kunci: Prabowo Subianto, kepemimpinan militer, kepemimpinan sipil.
Abtract
This study examines the transformation of Prabowo Subianto’s leadership style from a military-oriented leadership pattern toward civilian leadership within Indonesia’s democratic context. Using a descriptive qualitative approach and case study method, the study draws on transformational leadership theory (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994) and civil-military relations theory, particularly Huntington’s (1957) concept of civilian control. Data were collected through a literature review, national media reports, and official state documents to examine key leadership events during the 2024–2026 period. The findings indicate that Prabowo retains military-derived values of discipline, hierarchy, cohesion, and result-oriented governance while adapting them to civilian administration. This adaptation is reflected in strengthened cabinet coordination, assertive communication, political accommodation, and consultation with various national leadership groups. The study concludes that Prabowo’s leadership represents a transitional model that combines military leadership characteristics with the demands of accountability and participation within a democratic government. The findings further highlight the importance of maintaining a balanced relationship between civilian authority and military influence in Indonesia’s democratic consolidation.
Keywords: Prabowo Subianto, military leadership, civilian leadership.
PENDAHULUAN
Pergantian kepemimpinan nasional Indonesia pada Oktober 2024 menandai hadirnya fenomena kepemimpinan yang cukup khas dalam perjalanan politik Indonesia. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh terpilihnya seorang purnawirawan jenderal dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam lingkungan militer dan struktur komando sebagai kepala negara dalam sistem presidensial yang demokratis. Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada periode 2019–2024, kemudian dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 setelah melalui tiga kali kontestasi pemilihan presiden, yaitu pada 2009, 2014, dan 2019 (Media Indonesia, 2025). Perjalanan karier Prabowo, yang bermula dari pendidikan di Akademi Militer hingga mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan, menjadikan karakter dan pola kepemimpinannya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian tersebut penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai, kebiasaan, serta pola pikir yang terbentuk dalam lingkungan militer berinteraksi dengan tuntutan kepemimpinan sipil dalam sistem demokrasi, khususnya yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Kajian mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah berkembang cukup luas. Mietzner (2008, 2012) menjelaskan bahwa sejak menguatnya kekuasaan sipil setelah 2004, militer semakin jauh dari pusat kekuasaan politik. Namun, sejumlah purnawirawan TNI tetap memiliki pengaruh politik melalui jalur elektoral. Kardi (2015) juga menilai bahwa demokratisasi hubungan sipil-militer di Indonesia belum sepenuhnya selesai. Hal ini terlihat dari profesionalisme militer yang masih perlu diperkuat serta kontrol sipil terhadap institusi keamanan yang belum optimal. Di sisi lain, Soesilo (2014) menunjukkan bahwa purnawirawan TNI yang terjun ke politik tidak selalu bertindak sebagai perpanjangan kepentingan militer, tetapi juga dapat berperan dalam menjembatani dan meredakan konflik antara elite sipil dan militer. Dalam konteks tersebut, terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada Oktober 2024 menjadi perkembangan penting dalam kajian hubungan sipil-militer. Sebagai purnawirawan jenderal dengan pengalaman panjang di lingkungan militer, kepemimpinan Prabowo dapat menjadi kasus yang relevan untuk melihat bagaimana latar belakang militer berinteraksi dengan tuntutan kepemimpinan sipil dalam sistem demokrasi.
Sejak awal masa pemerintahannya, gaya kepemimpinan Prabowo Subianto menarik perhatian publik karena masih memperlihatkan sejumlah karakter kepemimpinan militer dalam praktik pemerintahan sipil. Hal ini terlihat dari pelaksanaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang diisi dengan kegiatan baris-berbaris, olahraga pagi, serta pembekalan kenegaraan dengan pola disiplin militer (Kompas.com, 2024). Praktik tersebut menunjukkan bahwa latar belakang dan pengalaman panjang Prabowo di lingkungan TNI masih memiliki pengaruh terhadap cara ia membentuk dan mengelola pemerintahan. Kondisi ini sejalan dengan Gunawan (2017) yang menjelaskan bahwa hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru masih menunjukkan adanya pengaruh dan persinggungan budaya organisasi militer dalam pemerintahan sipil.
Di sisi lain, sebagai presiden yang terpilih melalui proses demokratis, Prabowo Subianto juga dituntut menerapkan kepemimpinan sipil yang terbuka, responsif terhadap kritik, serta mampu mengelola dinamika politik. Salah satu bentuknya terlihat dari kebiasaannya berkonsultasi dengan para presiden terdahulu dari berbagai latar belakang politik, namun tetap menegaskan independensinya dalam mengambil keputusan sebagai kepala pemerintahan (Kompas.id, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara karakter kepemimpinan yang dipengaruhi latar belakang militer dengan tuntutan kepemimpinan dalam sistem demokrasi sipil.
Kajian mengenai kepemimpinan Prabowo telah banyak membahas aspek komunikasi politik, personal branding, dan perbandingannya dengan presiden lain (Rengifurwarin, 2014; Husain, 2025). Sementara itu, penelitian tentang keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil pascareformasi umumnya masih membahasnya secara luas dan belum banyak mengaitkannya dengan gaya kepemimpinan presiden berlatar belakang militer (Syahrul & Goncing, 2020). Dengan demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan kepemimpinan transformasional dengan perspektif relasi sipil-militer dalam menganalisis kepemimpinan Prabowo masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana karakter kepemimpinan militer dan tuntutan kepemimpinan sipil berinteraksi dalam praktik kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden, dengan menggunakan konsep kepemimpinan transformasional Bass (1985) serta Bass dan Avolio (1994), dan perspektif relasi sipil-militer Huntington (1957) serta Mietzner (2008, 2012).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis pola kepemimpinan Prabowo Subianto dalam konteks peralihan dari latar belakang militer ke pemerintahan sipil. Analisis menggunakan dua kerangka utama, yaitu teori kepemimpinan transformasional Bass (1985) serta Bass dan Avolio (1994), dan konsep relasi sipil-militer Huntington (1957), yang diperkuat dengan kajian mengenai hubungan sipil-militer di Indonesia pascareformasi.
Objek penelitian adalah kepemimpinan Prabowo pada periode Oktober 2024 hingga pertengahan 2026. Data dipilih secara purposif melalui empat peristiwa yang dianggap mewakili karakter kepemimpinannya, yaitu retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, pernyataan “bukan presiden boneka”, pelibatan TNI dan Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis, serta pola diplomasi dan rekonsiliasi politik lintas kubu.
Data penelitian berasal dari literatur akademik, buku kepemimpinan Prabowo, pemberitaan media nasional, dan rilis resmi pemerintah. Data dianalisis secara tematik melalui tiga dimensi, yaitu struktural-organisasional, komunikatif, dan kebijakan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan literatur akademik, pemberitaan media, dan sumber resmi pemerintah untuk mengurangi bias dalam interpretasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap empat klaster peristiwa kepemimpinan Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya, terlihat adanya pola yang konsisten berupa perpaduan antara karakter kepemimpinan yang berakar pada tradisi komando militer dengan penyesuaian terhadap tuntutan kepemimpinan sipil dalam sistem demokrasi. Keempat klaster tersebut menunjukkan dimensi kepemimpinan yang saling berkaitan dan dapat dijelaskan melalui kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
Penerapan Budaya Komando Militer dalam Tata Kelola Kabinet: Retret di Akademi Militer Magelang
Salah satu peristiwa awal yang mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sipil adalah pelaksanaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 24–27 Oktober 2024, beberapa hari setelah pelantikan. Kegiatan yang diikuti 136 menteri dan wakil menteri tersebut menggunakan sejumlah pola khas pendidikan militer, seperti penggunaan seragam loreng, latihan baris-berbaris, olahraga pagi, serta pembekalan mengenai isu kenegaraan, termasuk pemberantasan korupsi dan program prioritas pemerintah (Kompas.com, 2024; Tempo.co, 2024). Secara struktural, kegiatan ini menunjukkan adanya penerapan pola sosialisasi dan pembentukan kedisiplinan militer dalam proses membangun koordinasi dan kekompakan kabinet sipil.
Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, retret tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun visi dan komitmen bersama di antara anggota kabinet melalui motivasi inspirasional dan pengaruh ideal (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994). Penekanan Prabowo pada pentingnya kerja sama dan kekompakan kabinet memperkuat upaya tersebut. Namun, penggunaan simbol, lingkungan, dan metode militer dalam pembinaan pejabat sipil juga menunjukkan adanya persinggungan antara budaya militer dan pemerintahan sipil. Berdasarkan konsep Huntington (1957), kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kontrol sipil yang lebih menekankan penggunaan pengaruh dan nilai militer dalam ranah pemerintahan, dibandingkan kontrol sipil objektif yang menekankan profesionalisme militer dan pemisahan yang jelas antara peran militer dan pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan Gunawan (2017) yang menunjukkan bahwa hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru masih dipengaruhi oleh persilangan budaya organisasi antara kedua ranah tersebut.
Asertivitas Kepemimpinan dan Penegasan Otoritas: Pernyataan “Bukan Presiden Boneka”
Klaster kedua menunjukkan dimensi komunikatif dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, khususnya melalui pernyataannya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 5 Mei 2025. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap isu “matahari kembar” yang mengaitkan pengambilan keputusan pemerintahannya dengan pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo secara tegas menolak anggapan bahwa dirinya merupakan “presiden boneka” dan menegaskan bahwa konsultasinya dengan para presiden terdahulu, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri, merupakan bagian dari sikap menghargai pengalaman kepemimpinan, bukan bentuk subordinasi politik (Fajar.co.id, 2025).
Dari sisi komunikatif, pernyataan tersebut memperlihatkan karakter kepemimpinan yang tegas, langsung, dan menekankan kejelasan otoritas. Gaya ini mencerminkan pengaruh latar belakang militer Prabowo yang terbiasa dengan struktur hierarkis dan kejelasan komando. Penegasan tersebut tidak hanya ditujukan kepada publik, tetapi juga dapat dipahami sebagai upaya memperkuat posisi presiden sebagai pusat otoritas dalam pemerintahan. Sejumlah pengamat bahkan melihatnya sebagai pesan politik untuk memastikan bahwa loyalitas dan garis koordinasi kabinet tetap terarah kepada presiden (Kompas.id, 2025). Temuan ini sejalan dengan Soesilo (2014) yang menunjukkan bahwa aktor berlatar belakang militer dalam politik sipil cenderung menekankan stabilitas serta kejelasan hierarki kekuasaan.
Jika dilihat melalui perspektif kepemimpinan transformasional, komunikasi Prabowo juga memiliki unsur idealized influence, yaitu kemampuan pemimpin membangun kepercayaan dan menunjukkan keteguhan dalam menjalankan otoritasnya (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994). Ketegasan dalam menolak persepsi bahwa pemerintahannya dikendalikan pihak lain dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan dan meyakinkan anggota kabinet maupun masyarakat mengenai kemandirian pengambilan keputusan presiden.
Namun, kepemimpinan Prabowo tidak sepenuhnya menunjukkan pola komando satu arah. Pengakuannya terhadap praktik konsultasi dengan para presiden terdahulu memperlihatkan adanya ruang bagi dialog dan pertukaran pengalaman dalam proses kepemimpinan. Hal ini menunjukkan perpaduan antara ketegasan otoritas dengan pendekatan konsultatif yang lebih sesuai dengan prinsip kepemimpinan sipil-demokratis. Dengan demikian, dimensi komunikatif kepemimpinan Prabowo memperlihatkan adanya adaptasi budaya komando ke dalam konteks demokrasi: otoritas tetap ditegaskan secara kuat, tetapi tidak sepenuhnya menutup ruang konsultasi dan pertimbangan dari pihak lain
Perluasan Peran Militer dalam Kebijakan Sosial: Studi atas Program Makan Bergizi Gratis
Klaster ketiga membahas dimensi kebijakan, khususnya keterlibatan struktur TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo Subianto sejak Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 351 Komando Distrik Militer (Kodim) TNI Angkatan Darat, 14 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, dan 41 Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara dilibatkan untuk mendukung distribusi serta operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah (Tempo.co, 2025). Pemerintah menyatakan bahwa program ini telah menunjukkan capaian yang signifikan melalui keterlibatan ribuan dapur MBG, jangkauan kepada puluhan juta penerima manfaat, serta penciptaan ratusan ribu lapangan kerja baru dalam waktu kurang dari satu tahun (Sekretariat Negara RI, 2025).
Keterlibatan aparat militer dan kepolisian dalam program gizi masyarakat menunjukkan pola kepemimpinan yang memanfaatkan struktur komando dan kapasitas logistik militer untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan secara terukur. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada hasil (result-oriented), sebagaimana dijelaskan dalam kerangka kepemimpinan transformasional (Bass, 1985). Namun, dari perspektif hubungan sipil-militer, keterlibatan tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan. Penempatan personel dan struktur militer dalam ranah kebijakan teknis sipil bukan merupakan fenomena baru dalam politik Indonesia pascareformasi. Syahrul dan Goncing (2020) mencatat bahwa penempatan prajurit TNI pada berbagai jabatan sipil masih berlangsung, meskipun praktik tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang membatasi peran militer pada bidang pertahanan.
Mietzner (2012) juga menunjukkan bahwa kontrol sipil terhadap militer di Indonesia masih bersifat volatil secara institusional. Dalam konteks tersebut, keterlibatan struktur komando militer dalam program sosial berskala nasional berpotensi memengaruhi kembali proses marginalisasi politik militer yang telah berkembang setelah konsolidasi demokrasi pada 2004. Kekhawatiran ini semakin relevan dengan tingginya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG sepanjang 2025–2026. Sejumlah pemantau kebijakan menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas struktur komando militer untuk melakukan eksekusi secara cepat dan kebutuhan akan kapasitas teknis serta keahlian dalam tata kelola gizi masyarakat (Kanal Perspektif, 2026).
Temuan tersebut memperkuat proposisi Gunawan (2017) bahwa pendekatan berbasis komando memang dapat mendukung kecepatan pelaksanaan kebijakan, tetapi tidak selalu sejalan dengan tuntutan akuntabilitas teknis dalam tata kelola kebijakan sosial di ranah sipil. Dengan demikian, efektivitas mobilisasi dan koordinasi yang dimiliki struktur militer perlu diimbangi dengan kapasitas teknis dan mekanisme akuntabilitas yang sesuai dengan karakteristik kebijakan sosial.
Dinamika Konfrontasi dan Akomodasi: Rekonsiliasi Politik melalui Diplomasi Personal
Klaster keempat menunjukkan dimensi adaptif dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, terutama melalui perubahan pola hubungan politik dari konfrontatif selama kontestasi elektoral menjadi lebih akomodatif dalam menjalankan peran sebagai negarawan. Setelah mengalami kekalahan dalam tiga kali pemilihan presiden melawan Joko Widodo, Prabowo memilih bergabung dalam kabinet pemerintahan rival politiknya sebagai Menteri Pertahanan pada 2019. Langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi politik yang turut berkontribusi dalam meredakan polarisasi politik pascapemilu (Media Indonesia, 2025). Pendekatan akomodatif juga terlihat ketika Prabowo, sebagai presiden terpilih, melakukan diplomasi personal melalui kunjungan ke lebih dari dua puluh negara dalam enam bulan sebelum pelantikan, termasuk pertemuan langsung dengan sejumlah kepala negara (VOA Indonesia, 2024).
Perubahan tersebut menunjukkan kemampuan Prabowo dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan konteks politik yang dihadapi. Ketegasan dan pola komando tetap digunakan dalam membangun hubungan internal pemerintahan, sementara pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif diterapkan dalam membangun hubungan politik dan diplomatik. Pola ini mencerminkan proses adaptasi seorang figur berlatar belakang militer ketika memasuki arena kepemimpinan sipil-demokratis. Temuan tersebut sejalan dengan kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Prabowo menampilkan kombinasi gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Di satu sisi, ia menekankan loyalitas dan kepatuhan dalam struktur organisasi, sedangkan di sisi lain ia mampu membangun jejaring politik yang lebih luas dan inklusif (Rengifurwarin, 2014; Husain, 2025).
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap empat klaster peristiwa kepemimpinan Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinannya menunjukkan karakter transisional yang menggabungkan warisan kepemimpinan militer dengan tuntutan kepemimpinan sipil-demokratis. Pola tersebut sejalan dengan kerangka kepemimpinan transformasional (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994) serta perspektif relasi sipil-militer (Huntington, 1957). Karakter militer terlihat dalam penekanan terhadap disiplin dan kohesi dalam pembentukan kabinet, penggunaan komunikasi yang otoritatif dengan menegaskan hierarki kekuasaan, serta pelibatan struktur TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sosial secara cepat dan terukur.
Pada saat yang sama, terdapat indikasi adaptasi terhadap karakter kepemimpinan sipil melalui keterbukaan terhadap konsultasi dengan berbagai generasi kepemimpinan nasional, respons terhadap kritik publik mengenai independensi kekuasaan, serta kemampuan membangun rekonsiliasi politik dengan kelompok yang sebelumnya berseberangan. Pola tersebut sejalan dengan temuan Soesilo (2014) yang menunjukkan bahwa purnawirawan militer dapat berperan sebagai aktor yang membantu meredakan ketegangan dalam relasi sipil-militer di Indonesia.
Dengan demikian, kepemimpinan Prabowo Subianto tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan pola komando militer dalam pemerintahan sipil. Kepemimpinannya lebih tepat dipahami sebagai proses adaptasi yang menggabungkan karakter militer dengan tuntutan politik demokratis. Namun, proses tersebut masih menghadapi persoalan terkait batas kewenangan antara institusi sipil dan militer, terutama dalam perluasan keterlibatan aparatur keamanan pada ranah kebijakan teknis sipil sebagaimana dikemukakan oleh Mietzner (2012), Gunawan (2017), serta Syahrul dan Goncing (2020).
Temuan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai relasi sipil-militer tetap relevan untuk memahami perkembangan kepemimpinan nasional Indonesia pascareformasi. Selain itu, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih membutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara efektivitas pemerintahan, profesionalisme institusi keamanan, dan penguatan supremasi sipil.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek (1st ed.). Rineka Cipta.
Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. Free Press.
Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Sage Publications.
Fajar.co.id. (2025, May 6). Tegas di sidang kabinet, Prabowo: Saya bukan presiden boneka. https://fajar.co.id/2025/05/06/tegas-di-sidang-kabinet-prabowo-saya-bukan-presiden-boneka/
Gunawan, A. B. (2017). Kontrol sipil atas militer dan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru. Jurnal Politik, 2(2), 1–34. https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.117
Huntington, S. P. (1957). The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations. Belknap Press of Harvard University Press.
Husain, M. N. (2025). Analisis perubahan strategi komunikasi politik Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 dan 2024. JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi, 3(1), 20–28.
Kanal Perspektif. (2026, April 8). Kala TNI dan Polri mengurusi makanan bergizi gratis (MBG). https://www.kanalperspektif.com/2026/04/kala-tni-dan-polri-mengurusi-makanan-bergizi-gratis-mbg.html
Kardi, K. (2015). Demokratisasi relasi sipil–militer pada era reformasi di Indonesia. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 19(2). https://doi.org/10.7454/mjs.v19i2.4703
Kompas.com. (2024, October 28). Istana: Retret menteri di Akmil Magelang dibiayai uang Prabowo. https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/11513381/istana-retret-menteri-di-akmil-magelang-dibiayai-uang-prabowo
Kompas.id. (2025, May 10). Orisinalitas gaya kepemimpinan Prabowo Subianto. https://www.kompas.id/artikel/orisinalitas-gaya-kepemimpinan-prabowo-subianto/amp
Media Indonesia. (2025). Profil lengkap Prabowo Subianto: Perjalanan militer hingga Presiden RI. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/837145/profil-lengkap-prabowo-subianto-perjalanan-militer-hingga-presiden-ri
Mietzner, M. (2008). Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Mietzner, M. (2012). The political marginalization of the military in Indonesia: Democratic consolidation, leadership, and institutional reform. In M. Mietzner (Ed.), The political resurgence of the military in Southeast Asia: Conflict and leadership (pp. 126–147). Routledge.
Rengifurwarin, Z. A. (2014). Analisis gaya kepemimpinan: Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Jurnal Populis, 8(2).
Sekretariat Negara RI. (2025). Program Makan Bergizi Gratis sentuh 20 juta penerima, ciptakan 290 ribu lapangan kerja. https://setneg.go.id/baca/index/program_makan_bergizi_gratis_sentuh_20_juta_penerima_ciptakan_290_ribu_lapangan_kerja
Soesilo, A. S. (2014). Jaringan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam politik relasi sipil–militer pasca reformasi TNI. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, 19(2). https://doi.org/10.7454/MJS.v19i2.1245
Subianto, P. (2021). Kepemimpinan militer: Catatan dari pengalaman. PT Media Pandu Bangsa.
Subianto, P. (2022). Kepemimpinan militer (Vols. 1–2). PT Media Pandu Bangsa.
Syahrul, F., & Goncing, M. A. (2020). Analisis keterlibatan militer dalam jabatan sipil tahun 2019 di Indonesia. Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(2).
Tempo.co. (2024, October 27). Retreat Menteri Prabowo di Akmil Magelang selesai, materi yang dibahas dari pemberantasan korupsi sampai makan bergizi gratis. https://www.tempo.co/politik/retreat-menteri-prabowo-di-akmil-magelang-selesai-materi-yang-dibahas-dari-pemberantasan-korupsi-sampai-makan-bergizi-gratis-1160931
Tempo.co. (2025, January 1). Serba-serbi pelaksanaan makan bergizi gratis: Dimulai pekan depan hingga pendistribusian dibantu TNI. https://www.tempo.co/ekonomi/serba-serbi-pelaksanaan-makan-bergizi-gratis-dimulai-pekan-depan-hingga-pendistribusian-dibantu-tni-1189156
VOA Indonesia. (2024, October 18). Akankah Prabowo Subianto jadi presiden “kebijakan luar negeri”? https://www.voaindonesia.com/a/akankah-prabowo-subianto-jadi-presiden-kebijakan-luar-negeri-/7827966.html
